Kontroversi UU Pornografi Terus Bergulir

jpnn.com - JAKARTA – RUU Pornografi yang baru saja disahkan oleh paripurna DPR terus menyisakan pro dan kontra. Anggota DPR yang menolak dan mendukung UU tampaknya tetap bersikukuh pada pendiriannya dan saling tuding untuk menyalahkan keputusan masing-masing.

Wakil Ketua Pansus RUU Pornografi Hakim Sorimuda Pohan yang masuk barisan pendukung pengesahan menyatakan, adalah salah besar jika UU Pornografi dituding mengancam kebinekaan apalagi perpecahan di tanah air. "Karena tak satu pun pasal yang bisa dijadikan alasan untuk itu," kata Hakim Sorimuda di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (31/10).

Menurutnya, UU pornografi justru akan menjadi pencegah beredarnya produk-produk liar yang merusak moral dan mental bangsa. Lebih dari itu, UU Pornografi juga akan melindungi generasi muda dari serbuan produk pornografi serta melindungi kaum perempuan dari tindakan tak senonoh.

Hal serupa juga dikatakan Pansus RUU Pornografi dari Fraksi Bintang pelopor Demokrasi (FBPD), Ali Mochtar Ngabalin. Menurut politisi yang selalu bersorban ini, UU Pornografi adalah produk hukum yang diperlukan dalam sebuah negara untuk melindungi rakyatnya.

Itulah sebabnya diperlukan aturan seperti UU Pornografi. UU ini mengatur semua orang dan kelompok yang tujuannya adalah untuk melindungi diri dari tindakan yang mendegradasi moral bangsa," jelasnya.

Namun dari kubu penentang UU Pornografi berpendapat yang sebaliknya. Anggota FPDI Eva Kusuma Sundari yang menolak pengesahan UU Pornografi mengatakan bahwa UU Pornografi sejak awal sudah salah baik isi maupun substansinya.

"Proses pembahasannya pun seperti kejar tayang, bahkan mendapat intervensi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu PDIP tidak bertanggungjawab terhadap disahkannya RUU ini terutama apa yang akan terjadi setelah pengesahan,"tandasnya.

Tak hanya itu, Eva juga mempersoalkan kredibilitas Ketua Pansus Balkan Kaplale dari Fraksi Partai Demokrat saat memimpin rapat-rapat Pansus. "Tindakannya sering emosional bahkan membentak-bentak anggota Pansus yang kontra RUU atau mengkritiknya," ungkapnya.