Konvensi Tandingan Berupaya Jegal Unas

jpnn.com - JAKARTA - Konvensi ujian nasional (unas) tandingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) benar-benar dijalankan di Jakarta kemarin. Sejumlah tokoh pendidikan dan LSM di bidang pendidikan ikut dalam konvensi tandingan itu. Beberapa anggota DPR juga hadir. Mereka mengusulkan penghapusan unas.

Hasil pertemuan bertajuk Konvensi Rakyat itu meminta parlemen menolak anggaran pelaksanaan unas 2014 yang sudah diajukan Kemendikbud ke Komisi X DPR. Alasannya banyak. Diantaranya adalah Kemendikbud belum menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta unas dihentikan sampai ada pemerataan perbaikan sarana prasarana pendidikan.
 
Anggota Komisi X DPR Rohmani menuturkan, desakan masyarakat meminta DPR menolak usulan anggaran unas 2014 bisa dilaksanakan. "Tinggal bagaimana nanti kemauan politik anggota DPR (Komisi X) saja," ujar dia usai konvensi. Sampai saat ini Komisi X DPR belum memutuskan RKA-KL Kemendikbud tahun anggaran 2014.
 
Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengomentari suara Konvensi Rakyat itu. "Masyarakat tentu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Entah itu melalui konvensi atau lainnya," ujar mantan rektor Unviersitas Andalas, Padang itu. Musliar menuturkan dari aspek landasan hukum, tidak ada alasan untuk menjegal pelaksanaan unas.
 
Sedangkan untuk pembahasan anggaran di DPR, Musliar menuturkan sampai saat ini belum ada keputusan. Dia menuturkan bahwa Kemendikbud akan melaporkan permohonan anggaran pelaksanaan unas 2014 beberapa hari ke depan. "Silahkan DPR mempelajari apa manfaat dan kerugian jika tidak ada unas," katanya.
 
Menurut Musliar, negara maju seperti Ameriksa Serikat mulai mengadopsi pelaksanaan unas dari Indonesia. Dia mengatakan ada sepuluh negara bagian di Amerika Serikat yang sepakat menggelar ujian secara nasional. Dengan sistem ujian nasional itu, siswa lulusan negara bagian tertentu akan diterima di negara bagian lainnya.
 
"Otonomi negara bagian di Amerika Serikat itu sangat besar ketimbang provinsi-provinsi di Indonesia. Tetapi mereka memilih ujian nasional juga," paparnya. Musliar mengatakan unas penting untuk siswa supaya diakui standarnya secara nasional.

"Jika tidak, nanti ada siswa standar Jawa Timur, standar Sulawesi Selatan, dan standar provinsi-provinsi lainnya," kata dia.
 
Sementara itu masukan dari pihak lain untuk perbaikan unas terus bermunculan. Terbaru Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) siap membantu Kemendikbud mengamankan master soal ujian.

Deputi Deputi Pengamanan dan Persandian Lemsaneg Syahrul Mubarak mengatakan, naskah soal unas itu strategis. "Jika dilihat dari kerawanannya," katanya. Pihak Lemsaneg prihatin mengamati pelaksanaan unas yang selalu diiringi isi kebocoran soal ujian. (wan)