Konversi BBM ke BBG Indonesia Tiru Peru
Sabtu, 30 November 2013 – 13:48 WIB
Selama ini, Peru memang sering menjadi contoh suksesnya konversi ke BBG untuk kendaraan bermotor. Bagaimana skema konversinya? Chatib menyebut konversi di Peru melibatkan perbankan sehingga konverter tidak diberikan secara gratis oleh pemerintah, melainkan melalui kredit perbankan untuk angkutan umum seperti taksi. "Nanti pembayaran ke banknya dicicil setiap pemilik kendaraan membeli BBG," ucapnya.
Beberapa literatur tentang program konversi ke BBG di Peru menyebut, karena harga BBG hanya sepertiga harga BBM, pemilik kendaraan yang dipasangi alat konversi tetap membayar BBG seharga BBM sehingga biaya yang dikeluarkan sama. Kelebihan pembayaran itulah yang digunakan untuk membayar angsuran kredit bank. Dengan begitu, dalam waktu dua atau tiga tahun kredit pembelian konverter sudah lunas. Setelah itu, pemilik kendaraan bisa sangat berhemat karena hanya membayar BBG sesuai dengan harga asli atau hanya sepertiga harga BBM.
Dengan skema itu, konversi BBG di Peru sangat sukses. Ketika program konversi tersebut dimulai pada Desember 2005, pemerintah memelopori konversi pada 150 kendaraan. Pada Desember 2010 jumlah kendaraan yang memiliki konverter sudah lebih dari 100 ribu unit. Selain masyarakat bisa menghemat biaya bahan bakar, polusi udara jauh berkurang karena gas lebih ramah lingkungan.
Chatib menambahkan, konversi ke BBG menjadi solusi jitu untuk menekan impor BBM sehingga defisit transaksi berjalan bisa berkurang. (owi/c11/oki)
JAKARTA - Setiap akhir tahun pemerintah selalu dipusingkan dengan membengkaknya anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Program konversi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah