Konversi Gagal, Impor BBM Tinggi
jpnn.com - JAKARTA - Setiap tahun, pemerintah selalu dipusingkan dengan jebolnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Keuangan pun meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai instansi teknis di sektor energi untuk lebih serius menjalankan program penghematan subsidi.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, besarnya subsidi BBM selalu ditentukan oleh faktor pasokan dan permintaan. Dari sisi pasokan, produksi minyak Indonesia sulit diharapkan naik.
Untuk itu, yang bisa dilakukan saat ini adalah menekan permintaan. "Karena itu, konversi BBG (bahan bakar gas) dan biofuel yang sudah direncanakan itu harus dijalankan dengan serius," ujarnya Senin (18/11).
Menurut Bambang, pemerintah realistis bahwa sulit untuk berharap adanya kenaikan produksi minyak Indonesia. Sumur-sumur minyak yang sudah tua dan tidak adanya penemuan sumber minyak baru dalam jumlah besar, membuat tren produksi minyak justru turun. "Sementara tren konsumsi (BBM) naik," katanya.
Turunnya produksi minyak memang berimplikasi panjang. Selain memperkecil penerimaan negara dari sektor migas, kondisi tersebut juga membuat Indonesia terpaksa mengimpor lebih banyak minyak mentah dan BBM untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tentunya, hal itu makin memperburuk current account atau transaksi berjalan. Ujung-ujungnya, nilai tukar mata uang rupiah makin tertekan.
Bambang menyebut upaya menekan konsumsi BBM memang sulit dilakukan seiring terus tumbuhnya penjualan kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Karena itu, cara paling efektif adalah mengembangkan BBG dan biofuel sebagai substitusi BBM. "Sekarang waktu yang tepat untuk melakukan konversi," ucapnya. Selain lebih murah, BBG juga lebih ramah lingkungan dibanding BBM.
Program konversi BBM ke BBG sebenarnya bukan program baru. Sejak sebelum 2010, Kementerian ESDM sudah memulai inisiatif konversi BBM ke BBG untuk beberapa kendaraan angkutan umum.
Namun, program tersebut tidak pernah bisa sesukses konversi minyak tanah ke gas elpiji. Salah satu penyebab mandegnya program konversi ke BBG adalah mahalnya alat konverter yang mencapai kisaran Rp 12 juta per unit.
JAKARTA - Setiap tahun, pemerintah selalu dipusingkan dengan jebolnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Keuangan pun meminta Kementerian
- Standardisasi Kemasan Picu Kenaikan Rokok Ilegal
- Pantau Satgas Nataru Pertamina, Wakil Menteri ESDM Jamin Ketersediaan Energi di Medan
- Dirjen Laut Ingatkan Pentingnya Koordinasi yang Solid untuk Kelancaran Nataru
- PPN 12% di Depan Mata, Investor Wajib Susun Strategi yang Lebih Adaptif
- Hamdalah, Mentan Amran Sulaiman Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru
- Bea Cukai Beri Izin Fasilitas Kawasan Berikat untuk PT Super Optics Jakarta Indonesia