Koordinasi DPR-DPD Buruk

Ditanya kewenangan yang dituntut DPD agar dilibatkan dalam penyusunan program legislasi nasional, Nudirman berpandangan lain.

“Negara kita adalah negara NKRI. Artinya tidak dipisah-pisah dari satu parlemen yang berbeda. Sistem yang kita anut, adalah sistem dalam arti aspirasi daerah kita itu disalurkan melalui DPD kepada DPR. Karena itu, harusnya DPD dapat lebih banyak bertugas di daerah menerima aspirasi tersebut,”katanya. (gir/jpnn)