Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Masih Lemah

JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai lemah dalam mengkoordinasikan kementrian-kementrian yang ada dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Akibatnya, terjadi ketidakefektifan dan pemborosan keuangan negara.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Ir H Mulyadi. "Salah satu kekurangan kita adalah soal koordinasi, akibatnya terjadi tumpang-tindih hingga terjadinya pemborosan anggaran negara dan rendahnya manfaat yang diperoleh masyarakat," kata Mulyadi, dalam rapar gabungan Komisi V dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Pembangunan Daerah tertinggal, Menteri Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bappenas dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Taufik Kurniawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (26/1).

Politisi dari Fraksi Demokrat itu mengusulkan, guna meminimalisir kurangannya koordinasi tersebut maka ke depan, Komisi V DPR akan lebih sering menggelar rapat gabungan dengan seluruh mitra kerja Komisi V untuk menyamakan persepsi terhadap program-program dengan berbagai sumber dana yang berbeda dan mengetahui lebih jauh kebijakan mekanisme anggaran supaya lebih efektif dan efisien di tahun 2010.

Komisi V, kata Mulyadi, selalu mendorong percepatan infrastruktur sesuai dengan hasil rekomendasi National Summit. Untuk itu, rapat koordinasi ini sangat penting agar semua stakeholder dapat berperan.