Koordinasi Pemda- Kementerian Teknis Lemah
Jumat, 18 Juni 2010 – 03:43 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memiliki penilaian tersendiri tentang belum maksimalnya pembangunan di daerah-daerah. Menurutnya, hal tersebut disebabkan koordinasi antara kementerian teknis dengan pemerintahan daerah (pemda) masih belum berjalan dengan baik.
Gamawan mengatakan, pemda tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas banyaknya persoalan seperti akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dan belum maksimalnya anggaran pemerintah untuk kepentingan publik.
Baca Juga:
"Kementerian teknis juga punya andil terhadap kelemahan yang terjadi di daerah. Misalnya kurangnya koordinasi, belum sepenuhnya menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria pelaksanaan pelimpahan kewenangan pada daerah," kata Gamawan. Lebih lanjut dirinya menerangkan bahwa yang termasuk dalam kementerian teknis di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan masih banyak lagi.
Untuk itu, menurut Gamawan, perlu diterapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Misalnya menekanan pada penyelesaian peraturan daerah mengenai APBD yang harus tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan penyerapan APBD untuk program pembangunan dapat berjalan dengan maksimal.
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memiliki penilaian tersendiri tentang belum maksimalnya pembangunan di daerah-daerah. Menurutnya, hal
BERITA TERKAIT
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub