Koordinasi Supervisi KPK dengan Polisi terkait Kasus Pemerasan SYL Batal, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan koordinasi untuk membahas supervisi mengenai penyidikan dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo, batal dilakukan pada Jumat (10/11) hari ini.
KPK sudah mengundang penyidik Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk melakukan pertemuan hari ini.
“Kami seharusnya mengundang penyidik Polda hadir hari ini, Jumat jam 09.00. Tetapi ada surat (dari polisi), tidak bisa, maka akan dilakukan penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta Selatan.
Menurut Ali, pihaknya ingin merespons permohonan Polda Metro Jaya untuk membahas supervisi itu.
Pria berlatar belakang jaksa itu mengharapkan penyidik kepolisian bisa menghadiri undangan koordinasi supervisi di lain waktu.
“Berikutnya tempat melakukan koordinasi tersebut ada di Gedung Merah Putih KPK, sebagai pihak yang mengundang proses koordinasi. Untuk menuju supervisi tentu harus melewati koordinasi lebih dulu,” kata Ali.
Ali menerangkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan supervisi dan hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan KPK.
“Jadi, supervisi itu ada, setelah melalui koordinasi yang kami mengundang teman-teman penyidik dari Mabes atau Polda di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali.
KPK sudah mengundang penyidik Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk melakukan pertemuan hari ini.
- KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kredit LPEI, Kerugian Rp11,7 Triliun
- Pembantaian Harimau Sumatra di Rohul, 6 Pelaku Ditangkap Polisi
- Kabur ke Muara Enim, Residivis Penggelapan & Spesialis Curas di Mura Diringkus Polisi
- Usut Kasus Pajak, KPK Panggil Bos PT Wildan Saskia Valasindo dan Bahari Buana
- KPK Absen Sidang Praperadilan, Pengacara Hasto: Semoga Ini Bukan Akal-akalan
- KPK Panggil Ferry S Indrianto terkait Kasus Korupsi Barang dan Jasa Perkeretaapian