Kopak Minta MK Segera Putuskan Pilkada Cianjur

JAKARTA -Menjelang sidang putusan pemilukada Cianjur, Ratusan masa tergabung dalam Komite Masyarakat Peduli Keadilan (KOPAK) berunjuk rasa di depan gedung MK dan meminta hakim konstitusi mendiskualifikasi pasangan nomor urut 5 yang menurut mereka di persidangan terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

Dalam orasinya masa menilai pilkada Cianjur (10/1) telah diciderai banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh kandidat nomor urut 5 sebagai pemenang yang ditetapkan KPUD Cianjur. “Kecurangan-kecurangan mereka bahkan dilakukan dengan upaya hegemoni dan intimidasi terhadap penyelenggara pilkada, serta memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan  masif,” kata Juru Bicara KOPAK, Hermawan Didi, Rabu (16/2).

Adapun kecurangan yang dimaksud diantaranya, memobilisasi 13.000 RT/RW dengan iming-iming program Rp 10 juta per RT yang diakui berbeda dalam fakta persidangan, menggunakan dan APBD seperti uang masjid sebesar Rp 8 M dan pembagian kain batik sebesar Rp 2,7 M yang disalurkan secara masif se-kabupaten Cianjur.

Selain itu, adanya penggunaan fasilitas negara berupa tempat kantor dinas bupati (Pendopo), puskesmas, gedung PGRI, kantor desa dan aparat pemerintahan yang digunakan oleh pasangan Tjecep Muchtar Soleh-Suranto untuk kampanye terselubung.