Korban Kekerasan Seksual Ditolak Berobat Pakai KIS, Hillary Brigitta Bereaksi Keras

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti kasus seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang tidak bisa menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk berobat.
Padahal, kata Hillary, anak tersebut adalah korban kekerasan seksual di Manado, Sulawesi Utara.
Hillary mengatakan korban mengalami kerusakan organ vital yang cukup parah dan tubuhnya juga mengalami memar-memar. Namun, korban mengalami penolakan saat berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat.
Sulitnya akses pengobatan gratis itu, lanjut Hillaru, karena BPJS tidak lagi menanggung biaya korban kekerasan seksual dan anggarannya dialihkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
"Saya dalam kesempatan ini sangat berharap siapa tahu Surpres terkait RUU TPKS nanti dapat ditegaskan bahwa untuk mempermudah penanganan dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya mereka yang mengalami kekerasan seksual," ujar Hillary dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Kamis (20/1).
Politikus NasDem itu menyebut pihak keluarga sangat terpukul baik secara mental dan psikis. Apalagi mereka juga menderita melihat keadaan fisik anaknya yang sudah dalam kondisi yang memprihatinkan.
Oleh karena itu, dia mengatakan seharusnya korban kekerasan seksual dibantu dan dipermudah dalam pelayanan menggunakan KIS.
Menurut Hillary, keluarga korban berasal dari golongan kurang mampu.
Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti kasus seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang tidak bisa menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk berobat.
- Soal Program Remaja Bernegara, Wantim NasDem Bicara Pentingnya Pendidikan Politik
- Dukung Program RB, Akademisi: Strategis Membina Pemuda Melek Isu Kebangsaan
- Lewat Program RBN, NasDem Ajak Pemuda Mengenalkan Sistem Politik di Indonesia
- BEM Unair Bakal Demo Tolak Efisiensi Anggaran, Sentil Kabinet Gemuk
- 66,8 Persen Sarapan Anak Berkualitas Rendah, Ajinomoto Gencar Mengedukasi Masyarakat
- Pidato di Acara Wantim NasDem, Paloh Singgung Penguatan Kewaspadaan Politik