Korban Mafia Tuntut Pembentukan Pengadilan Agraria
Jumat, 08 Maret 2019 – 18:00 WIB

Aksi unjuk rasa FKMTI di depan kantor BPN Tangsel. Foto: Ist
"Semoga pihak-pihak terkait menindaklanjutinya, sehingga para korban mendapatkan keadilannya," ujar Natakusumah.
Berdasarkan data yang dirilis FKMTI, sedikitnya ada delapan ahli waris pemilik tanah 7,609 hektare di kawasan Tanggerang Selatan (Tangsel) yang lahannya dikuasai pengembang.
Mereka adalah Nasib bin Djimbling - luas tanah 4,000 M2, Ani Wapan - Luas tanah 9,990 M2, Dupang Djuni - Luas tanah 9,600 M, Ali Lugina - Luas tanah 2,500 M2 SHM.1974, Rusli Wahyudi - Luas tanah 25,000 M2 dan Sahid bin Miin Ali - 1,856 M2. Kemudian dua lahan warga yang dirampas Pembangunan Jaya Bintaro adalah Sri Cahyani - Luas tanah 2,000 M2 dan Hasanah - Luas tanah 2,700 M2. (dil/jpnn)
Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) meminta pemerintah melalui Mahkamah Agung (MA) membentuk Pengadilan Agraria
Redaktur & Reporter : Adil
BERITA TERKAIT
- Kejari Muba Tetapkan H Alim dan Amin Mansyur Tersangka Kasus Mafia Tanah
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Bamsoet Kembali Dorong Berantas Mafia Tanah, Sebut 2 Hal Ini Jadi Kunci Utama
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut
- Mendesak Audit Sistem Informasi dan Rotasi Pejabat ATR/BPN Kanwil Jawa Barat
- IPW Laporkan Penyidik Polres Kutai Barat ke Propam Mabes Polri, Begini Alasannya