Korban Pelanggaran HAM Curhat ke Menhan

JAKARTA - Korban pelanggaran hak asasi (HAM) manusia di Indonesia diminta bersabar. Pemerintah sedang berupaya menuntaskan satu per satu pekerjaan rumah di ranah hukum itu. ’’Dalam upaya menunggu itu, kita harus secara adil dan proporsional,’’ kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono setelah bertemu dengan keluarga korban pelanggaran HAM di kantornya, gedung Dephan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (23/12).

Ketujuh keluarga korban yang menemui Juwono adalah Utomo Rahardjo (orang tua aktivis hilang, Petrus Bimo Nugroho), Tuti Koto (ibu orang hilang, Yani Apri), Nurhasanah (orang tua orang hilang, Yadin Muhidin), Widianingsih (keluarga korban kasus Talangsari), Jayus (kasus Talangsari), dan Azwar Khaili (kasus Talangsari). Mereka didampingi Koordinator Kontras Usman Hamid. Pertemuan itu berlangsung secara tertutup.

Menurut Juwono, selama ini pelanggaran HAM sering dituduhkan kepada aparat Polri dan TNI. ’’Saya bertanya, apakah harus dipukul rata. Di Orde Baru, kekerasan yang dilakukan aparat adalah atas nama negara. Jadi, itu demi keselamatan bangsa,’’ kata mantan duta besar untuk Inggris itu.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan TNI dan polisi pada era Orde Baru juga tak bisa langsung diusut secara hukum. ’’Saat ini belum ada kesepakatan apakah hasil penyelidikan dari luar dapat diggunakan sebagai bahan penyidikan sampai penuntutan. Misalnya, penyelidikan dari Komnas HAM,’’ kata Juwono.