Korpri Dorong PNS Songsong Era e-Government

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia merupakan salah satu inisiator Open Government Partnership (OGP). OGP ini merupakan inisiatif banyak pihak yang berfokus untuk meningkatkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif dalam melayani publik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bulat tekad menerapkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan demi meningkatkan akuntabilitas pemerintahannya. Untuk mengejar level akuntabilitas paling tinggi dan demi meraih legitimasi publik secara hakiki, pemerintahan Presiden Jokowi pun menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government (e-Govt), mulai dari e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system.

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pun pun menyambut baik semangat Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. Sebab, di era keterbukaan seperti sekarang ini tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di kolong meja.

Apalagi, masyarakat pun mendesak birokrasi dalam melayani publik bisa transparan dan akuntabel, diiringi tata pemerintahan yang semakin kinclong. "Korpri mendorong agar para aparatur sipil negara terus beradaptasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi," kata Sekretaris Jenderal DPN Korpri, Bima Haria Wibisana.

Bima yang juga menjabat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menambahkan, perubahan teknologi informasi (TI) ibarat ombak laut yang bergulung-gulung dan susul menyusul. Sikap yang bijak bagi para aparatur sipil birokrasi untuk menghadapi perubahan itu, menurut Bima, bukan dengan berenang melainkan pandai-pandailah melakukan 'surfing' meniti ombak besar itu.

"Surf the wave! Kapitalisasi ombak besar tadi dengan mengubah proses pelayanan publik dari tradisional menjadi elektronis dan digital. Ini namanya mengubah tantangan menjadi peluang," ujar Bima yang dikenal sebagai kreator sistem computer assisted test (CAT)  yang sampai saat ini masih terus digunakan untuk menyaring CPNS di seluruh Indonesia.

Bima mengakui, pemerintah tak memiliki cukup energi apabila sendirian membangun transparansi. Harus ada partisipasi publik untuk menguatkan proses transparansi itu. Misalnya melalui open source untuk menutup celah atau back door yang memungkin para hacker masuk dan mengacak-acak sistem TI.

 "Saya bersyukur ada open source yang banyak membantu sehingga semangat gotong royong saling menguatkan dalam memperlancar proses pelayanan publik secara elektronik," kata penyandang gelar masters in management of information system (MSIS) dari Chicago, Illinois CIT Department, Amerika Serikat itu.