Korsel Batal Boyong Pemerintahan

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) membatalkan proyek kontroversialnya untuk memindahkan sebagian pusat pemerintahannya keluar dari ibukota negara Seoul. Alasan utamanya adalah inefisiensi dalam birokrasi dan hanya memboroskan anggaran.

Proyek tersebut menjadi isu panas di dunia politik Korsel selama beberapa bulan terakhir. Presiden Lee Myung-bak mencoba untuk meninjau kembali rencana pendahulunya, Roh Moo-hyun, guna memindahkan lebih dari separo kantor kementerian ke sebuah kota baru, Sejong.

Partai oposisi dan rival politik Lee di Partai Nasional Besar (Grand National Party), telah meminta agar pemerintah tetap pada rencana awal yang tujuannya untuk menyeimbangkan pembangunan sekaligus menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan perumahan bagi 10 juta warga Korsel.

Perubahan apapun atas rencana yang dirancang Presiden Roh Moo-hyun harus mendapat persetujuan dari parlemen. Kemarin, Senin (11/1), Lee mengumumkan akan mengubah rencana awal dengan tetap mempertimbangkan lambannya pembangunan universitas, fasilitas umum, serta pengembangan bisnis di kota baru berjarak 160 kilometer di selatan Seoul.