Korsel Berubah Pikiran soal Bantuan Militer untuk Ukraina, Rusia Bakal Tambah Repot
jpnn.com, SEOUL - Isu terkait kemungkinan untuk mengirim bantuan amunisi dari Korea Selatan ke Ukraina akan dipertimbangkan setelah meninjau situasi di lapangan, kata Penasihat Keamanan Nasional Korsel Cho Tae-yong.
Cho membuat pernyataan tersebut selama pertemuan Komite Pengarah Dewan parlemen Korsel pada Rabu (24/5) ketika ditanya oleh seorang anggota parlemen apakah Korsel berencana mengirim amunisi ke Ukraina.
"Kita telah menyediakan bantuan kemanusiaan dan keuangan ke Ukraina hingga saat ini," kata Cho.
"Namun, Ukraina berada di bawah invasi ilegal. Kami berencana untuk mempertimbangkannya (pengiriman amunisi) setelah memantau situasi di lapangan dan situasi lainnya," ujar dia.
Cho menegaskan bahwa Korsel sampai sekarang tidak memiliki rencana untuk mengirimkan amunisi ke Ukraina, baik secara langsung maupun melalui Polandia.
Korsel telah mengirimkan berbagai bentuk bantuan yang bersifat tidak mematikan ke Ukraina dalam pertempurannya melawan invasi Rusia, tetapi menolak permintaan Kiev untuk mengirimkan senjata mematikan.
Presiden Yoon Suk Yeol bertemu untuk pertama kalinya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di sela-sela Konfeensi Tingkat Tinggi Kelompok 7 Negara Maju (KTT G7) di Hiroshima, Jepang pada Minggu.
Dalam pertemuan itu, Presiden Yoon menjanjikan bantuan tambahan, termasuk peralatan ranjau dan ambulans. (ant/dil/jpnn)
Presiden Yoon Suk Yeol bertemu untuk pertama kalinya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di sela-sela KTT G7. Setelah itu, kebijakan Korsel berubah
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Lepas 429 PMI ke Korsel, Kepala BP2MI: Saya Titip Jaga Negara Ini
- Bea Cukai Edukasi Ratusan PMI Menjelang Keberangkatan ke Korea Selatan
- Kembangkan Konten Kreatif, Adhya Group Gandeng Perusahaan Korsel
- Bea Cukai Ambon Layani Ekspor Perdana 6,16 Ton Katsuobushi ke Korea Selatan
- Heart Pictures Produksi Film Perdana, Syuting di Korea Selatan
- Timur Tengah Makin Mengerikan, Presiden Korsel Perintahkan Pengerahan Pesawat Militer