Korupsi APBD Libatkan Politisi Lokal

JAKARTA --  Modus korupsi uang APBD di sejumlah daerah masih terus terjadi. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruptions Watch (ICW), Ibrahim Fahmi Badoh, menduga ada keterlibatan sejumlah politisi tingkat lokal dalam perkara-perkara korupsi APBD.

Fahmi mengatakan, dugaan keterlibatan para politisi, dalam kasus korupsi APBD, biasanya dalam level ikut menikmati aliran uang rakyat itu. Para politisi ikut menikmati uang APBD, lanjut Fahmi, biasanya didorong faktor ingin mengembalikan biaya saat kampanye pemilu. "Karena biaya politk tinggi. Saya curiga, para politisi ikut menikmati untuk mengembalikan modal politik," ujar Fahmi kepada JPNN di Jakarta, Kamis (16/9).

Fahmi mengatakan hal tersebut, terkait dengan kasus dugaan korupsi APBD Pemkab Langkat tahun 2000-2007 yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus dengan tersangka mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin yang kini gubernur Sumut itu, sejumlah anggota DPRD Sumut sudah dipanggil hadir di KPK sebagai saksi.

Dijelaskan Fahmi, para politisi juga punya jaringan yang mampu mempengaruhi perencanaan penganggaran di daerah. Jaringan ini akan berupaya mengadakan pos anggaran yang nantinya bisa ikut mereka nikmati. "Yang paling gampang di pos bantuan sosial atau pos penunjang kegiatan dewan," ujar Fahmi, yang kini sedang melakukan penelitian tentang jaringan korupsi di tingkat lokal.