Korupsi APBD Libatkan Politisi Lokal

Lebih lanjut disebutkan, modus lain para politisi menggerogoti uang rakyat adalah dengan mengawal perencanaan anggaran, hingga penentuan proyek-proyek. "Proyek-proyek akan diarahkan agar bisa dimainkan para politisi, termasuk pihak swasta yang menjadi kroni-kroninya," imbuhnya. Dengan demikian, tidak mengagetkan jika ada kalangan swasta yang juga dimintai keterangan sebagai saksi di KPK.

Ketika terjadi kongkalikong antara politisi, terutama yang duduk di dewan, dengan para penguasa lokal, maka penyelewengan anggaran menjadi subur. Pasalnya, dewan yang mestinya menjalankan fungsi pengawasan, sudah mandul karena sudah mendapat jatah. "Ketika dewan sudah mandul, maka jaringan koruptor yang ada di birokrasi, semakin leluasa beroperasi. Karena antara politisi dengan birokrasi sudah "tahu sama tahu"," pungkasnya. (sam/jpnn)