Korupsi APBN Berawal dari Banggar DPR

Argumentasi yang dipakai oleh Banggar, kata Ucok, karena APBN adalah rahasia negara. Alasan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di negara demokrasi lainnya karena masyarakat dengan sangat mudahnya bisa mengakses informasi anggaran negara dengan logika anggaran tersebut sesungguhnya berasal dari warga negara.

"Karena proses pembahasan anggaran tertutup, maka para anggota Banggar memiliki rekanan bahkan perusahaan sendiri untuk melaksanakan keputusan yang mereka loloskan. Hal ini tentu saja tidak lagi bisa dibiarkan dan perlu ada tindakan," tegas Ucok.

Terakhir, Ucok juga menemukan indikasi seringnya terjadi pemindahan suatu anggaran. Seperti anggaran dari Sumatera Barat ke provinsi lain di luar Pulau Sumatera yang prosesnya juga terjadi di Banggar DPR. "Kenapa dana tersebut bisa dipindahkan? Diduga terkait langsung dengan besar-kecilnya fee yang dikeluarkan oleh Pemda," tukasnya. (fas/jpnn)