Korupsi Aset PDAM Rp 55 Miliar, Eks Ketua DPRD Manado Ditahan, Tuh Orangnya
jpnn.com, MANADO - Mantan Ketua DPRD Manado FJT ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) atas diduga korupsi terkait kerja sama pengelolaan aset PDAM Kota Manado dengan PT Air Manado tahun 2006-2021.
"Penyidik Kejati Sulut telah melakukan penahanan terhadap tersangka FJT alias Ferro pada Senin (10/10) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulut Theodorus Rumampuk di Manado, Selasa (11/10).
Tersangka Ferro selaku ketua DPRD Kota Manado periode 2005-2009 diduga secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam kasus itu, Ferro membuat keputusan untuk menyetujui kerja sama (Cooperation Agreement) antara Pemkot Manado/PDAM Kota Manado dengan Indowater BV Drenthe Belanda (NV WMD) / BV. Tirta Sulawesi.
Kerja sama itu dilakukan tanpa melalui kajian teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akibatnya, seluruh aset milik PDAM Kota Manado yang dibiayai oleh APBD, APBN, hibah pemerintah pusat dan World Bank beralih ke pihak swasta, yakni PT. Air Manado sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 55.964.456.755.
Tersangka FJT diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Penahanan tersangka FJT alias Ferro dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kajati Sulut Nomor: PRINT- 1069 /P.1/Fd.1/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022.
Eks Ketua DPRD Manado FJT alias Ferro ditahan penyidik Kejati Sulut atas dugaan korupsi aset PDAM yang merugikan negara Rp 55 miliar.
- Sekda Jember Ditahan Polda Jatim, Ini Kasusnya
- Bisakah Negara Menyita Aset Terdakwa Kasus Korupsi? Ini Penjelasan Ahli
- Eks Pimpinan KPK Angkat Bicara soal Tom Lembong Tersangka, Begini Kalimatnya
- Hardjuno Apresiasi Langkah Kejagung Lakukan Penyidikan Atas Dugaan Korupsi Impor Gula
- Ikan PrimaLand
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK