Korupsi Bayangi Kemajuan Tiongkok

Selain itu, awal tahun ini, tepatnya Maret lalu, Ketua Partai Komunis Shanghai Chen Liangyu juga menjadi pesakitan. Pria 61 tahun itu dituding korup uang negara senilai CNY 2,4 juta (sekitar Rp 3,15 miliar) dari Departemen Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial Shanghai. Dia dituduh menerima suap, menyalahgunakan jabatan, mengambil dana pensiun, dan melalaikan tanggung jawabnya.

Beberapa pejabat yang melakukan korupsi itu banyak yang melarikan diri ke luar negari. Negara tujuan favorit koruptor kelas kakap biasanya adalah Amerika Utara dan Eropa. Sedangkan yang kelas teri, lebih banyak menuju Amerika Selatan dan wilayah Asia Tenggara. Sejatinya, Tiongkok bisa meminta dilakukan ekstradisi kepada mereka. Tapi, perjanjian ekstradisi yang teken Tiongkok dibuat dengan 31 negara saja. Dan itu tidak termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. ’’Semakin banyak uang yang dimiliki koruptor, semakin sulit memulangkan mereka,’’ ujar Li.

Salah seorang koruptor kelas kakap Tiongkok Lai Changxing, diduga telah masuk ke wilayah Kanada sejak 1999. Dan sejak itu, dia berusaha melawan usaha deportasi atas dirinya. Lai berdalih, bila dia dipaksa kembali ke Tiongkok, dia akan mengalami penyiksaan. ’’Hal ini mempesar perlunya kerja sama internasional sehingga Tiongkok bisa bekerja lebih dekat dengan negara-negara asing,’’ ujar Chen Li, pakar korupsi di Beijing Normal University.

Namun, pemerintah Tiongkok tidak selalu gagal mengejar koruptor. Salah satu contoh sukses terjadi di tahun 2004. Saat itu, AS mendeportasi Yu Zhendong, pelaku korupsi Bank of Tiongkok senilai USD 485 juta (setara Rp 5,2 miliar). Setelah pulang, dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. ’’Semakin banyak pejabat koruptor yang tidak berani tinggal di Tiongkok,’’ kata Mao. ’’Karenanya akan ada semakin banyak pejabat yang keluar negeri sambil membawa uang (rakyat).’’