Korupsi, Bendahara Panwaslu Divonis Setahun Penjara

Selanjutnya pada Desember 2009 disalurkan kepada masing-masing Ketua Panwas Kecamatan dengan nilai yang  bervariasi, mulai Rp 22 juta hingga Rp 36 juta setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp 1 juta. Namun dalam pembayarannya, Ita membuat faktur fiktif  yang seolah-olah jumlahnya sesuai dengan yang digunakan Ketua Panwas Kecamatan.

Ketua Panwas  Kecamatan sendiri tidak mengetahui rencana anggaran belanja itu. Akibatnya pengeluaran dana tambahan tidak sesuai ketentuan dan  mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 488 juta.(sal/awa/jpnn)