Korupsi dan Kesejahteraan, Poin Minus Pemerintahan SBY
Minggu, 14 Agustus 2011 – 23:41 WIB

Korupsi dan Kesejahteraan, Poin Minus Pemerintahan SBY
JAKARTA - Berdasarkan hasil survei Setara Institute di 10 provinsi, masing-masing yakni Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, pada bulan Juli 2011 lalu, pemerintah ternyata dinilai oleh masyarakat tidak berhasil dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.
"Hasil riset, sebanyak 49,7 persen responden menyatakan (bahwa) upaya pemberantasan korupsi merupakan bidang kerja yang paling tidak berhasil dari pemerintah," ujar Ketua Setara Institute, Hendardi, saat memberikan keterangan pers hasil survei "Evaluasi Pemerintahan RI" di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (14/8).
Selain itu, lanjut Hendardi, kemiskinan juga menjadi persoalan terbesar yang dihadapi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Survei itu merinci bahwa sebanyak 36,5 persen responden menjawab kalau aspek kemiskinan masih menjadi masalah terbesar yang dihadapi pemerintahan.
"Kemiskinan merupakan masalah terberat bagi pemerintahan SBY, sedangkan persoalan pengangguran dan tingginya harga sembako menempati urutan selanjutnya dari persoalan pemerintahan sesuai kacamata responden," jelas Hendardi.
JAKARTA - Berdasarkan hasil survei Setara Institute di 10 provinsi, masing-masing yakni Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan,
BERITA TERKAIT
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- KOMIK Apresiasi Langkah KPK Tahan Hasto Kristiyanto
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Gubernur Lemhannas Bakal Beri Materi Kebangsaan untuk Kepala Daerah di Retret Magelang
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof