Korupsi Dana Desa, Kades Pulau Betung Pampangan Ditahan, Tuh Tampangnya
jpnn.com, KAYUAGUNG - Kepala Desa (Kades) Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, berinisial LI resmi ditahan Kejaksaan Negeri OKI, Sumsel, pada Kamis (8/12/2022).
"Iya mulai hari ini oknum Kades Li dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan dan dititipkan di Lapas Kelas II B Kayuagung," kata Kepala Kejaksaan Negeri OKI Dicky Darmawan SH melalui Kasi Intelijen, Belmento SH.
Diungkapkannya, penahanan oknum Kades ini dilakukan adanya indikasi tindak pidana korupsi terhadap kegiatan pembangunan rehab jalan di Desa Pulau Betung, Pampangan OKI.
Di mana dari hasil audit Inspektorat terdapat kerugian negara sebesar Rp 206 juta.
Belmento menjelaskan, untuk pagu anggaran pembangunan rehab jalan tersebut sebesar Rp 332.584.000 itu anggaran tahun 2020, dikerjakan saat LI menjabat sebagai kades. Lalu karena status LI sebagai tersangka dilakukan penahanan.
"Untuk penetapan tersangka bagi yang bersangkutan telah didasarkan melalui proses penyelidikan serta keterangan saksi-saksi dan bukti permulaan yang ada,” jelasnya didampingi Kasi Pidsus M Fajar SH.
Untuk tahapan selanjutnya itu tergantung dari Jaksa Peneliti. Ketika Jaksa sudah meneliti berkas dan telah menganggap bahwa berkas sudah bisa ditahap dua, maka akan kami informasikan lebih lanjut.
Perkara ini, sambung dia, telah berjalan sekitar sembilan bulan dan melalui proses full data, full bucket terus di print out lalu di Pidsus dan terakhir penyidikan.
Kepala Desa (Kades) Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, berinisial LI resmi ditahan Kejaksaan Negeri OKI, Sumsel, pada Kamis (8/12/2022).
- Polda Sumsel & Kejaksaan Berkoordinasi di Kasus Penganiayaan Dokter Koas
- Polrestabes Palembang Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan Bermotif Minum Jamu
- Penganiaya Dokter Koas Ternyata Honorer BPJN Sumsel, Statusnya Belum Dipecat
- Libur Nataru 2025, Penumpang di Bandara SMB II Palembang Diprediksi Naik 5 Persen
- Kolaborasi KAI Properti-Korem 044: Resmikan Besemah 44 untuk Sumsel Berkelanjutan
- Mendes Yandri Sebut Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Tak Boleh Kurang 20 Persen