Korupsi di Birokrasi Lebih Sulit Disentuh

Dia mengatakan, sulit menemukan korupsi di birokrasi karena mereka lebih tahu dan lebih ahli menyembunyikan.
Misalnya soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan, yang sah-sah menemukan ada unsur korupsi, tapi bisa berubah menjadi pelanggaran administratif.
Sebaliknya, jika BPK menyatakan tidak ada unsur korupsi, maka dicari-carilah potensi penyelewengannya.
Dia mengatakan, kebanyakan kasus korupsi yang dibongkar bukan karena kepintaran jaksa dan KPK. Menurut dia, kasus korupsi banyak berawal dari kekecewaan orang dekat pelaku yang kemudian melaporkan kepada penegak hukum.
Dalih penegak hukum biasanya menyebut bahwa itu merupakan laporan dari masyarakat.
"Itu kemudian yang membuat (korupsi lain) yang tidak ketahuan lebih banyak," katanya. (boy/jpnn)
Pengamat hukum pidana Universitas Jayabaya Umar Husin mengatakan, korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hanya salah satu contoh
Redaktur & Reporter : Boy
- Berkas Ekstradisi Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Segera Rampung
- Paulus Tannos Buronan Korupsi e-KTP Masih Berstatus WNI
- KPK Tegaskan Tidak Ada Bukti Ganjar Terlibat Kasus Korupsi E-KTP
- Usut Kasus Korupsi e-KTP, KPK Periksa Petinggi BUMN
- Apa Kabar Kasus Korupsi e-KTP?
- Usut Korupsi e-KTP, KPK Garap Eks Legislator Golkar Lagi