Korupsi di Daerah Ini Ngeri, KPK Beri Perhatian Khusus

jpnn.com - JAKARTA – Tingginya kasus korupsi di Sumatera Utara menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam catatan KPK sejak 2007, ada 26 kasus korupsi di Sumut yang ditangani komisi antirasuah.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, paling banyak kasus terjadi pada 2015 yang melibatkan wali kota, bupati, anggota DPRD hingga gubernur. "Dengan 21 kasus di antaranya adalah terkait penyuapan," kata Priharsa, Rabu (13/4).
Nah, kata Priharsa, kondisi ini membuat KPK menjadikan Sumut sebagai salah satu provinsi yang menjadi sorotan utama dalam upaya pemberantasan korupsi.
Karenanya, Kamis (14/4), jajaran KPK akan mengumpulkan segenap pejabat pemerintahan di Sumut. Hal ini untuk mendorong mereka agar benar-benar konsisten dan sungguh-sungguh dalam melakukan tata kelola yang baik dan menghindari perilaku korup.
"KPK juga akan memberikan rekomendasi bagaimana cara melakukannya," ujar Priharsa.
Nantinya, ia menambahkan, akan ada tim khusus dari KPK yang memantau pelaksanaan upaya pembenahan di Sumut. Tim pencegahan akan memberikan pendampingan dan asistensi. Tim penindakan akan membuka mata lebar-lebar terhadap oknum-oknum yang masih coba-coba korupsi di Sumut.
"KPK berharap langkah ini akan benar-benar membuat Sumut segera mnjadi provinsi yang terbebas dari korupsi," harap Priharsa. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kejari Aceh Timur Eksekusi 2 Pelaku Judi dengan Hukuman Cambuk
- Program Biru School Alliance Dorong Kesadaran Lingkungan di Sekolah
- Prof Titik Mengkritisi Perluasan Kewenangan Kejaksaan dan Polri
- Komitmen Prabowo Berantas Korupsi Diapresiasi
- Asap Hitam Membubung Tinggi dari Kebakaran Kilang Cilacap, Pertamina Beberkan Awal Mula Percikan Api
- Suara 4 Distrik di Pilkada Puncak Jaya Tak Direkapitulasi Ulang, LP3KP: Berpotensi Cederai Demokrasi