Korupsi DPR Dibahas di Rapat Kabinet Terbatas

"Harga Rp1 miliar disuruh membeli negara Rp 2 miliar.  Itu masih ada kerawanan dan harus dicegah,"tegasnya.

Rapat yang berlangsung kurang lebih tiga jam ini juga membahas mengenai perpajakan. Presiden menyatakan, perlu adanya peningkatan pemasukan pajak. Oleh karena itu penegak hukum kembali diminta untuk memantau kasus-kasus penyimpangan pajak, yang merugikan negara. Masih berhubungan dengan pajak, Presiden juga mengungkit masalah bea cukai. Bea cukai dan pajak, kata dia, harus diselamatkan agar membawa keuntungan bagi negara, bukan sebaliknya.

"Menyangkut perpajakan bea cukai, ini juga rawan. Saya sering ke luar negeri hitung-hitungan kerjasama perdagangan Indonesia dengan luar negeri. Kadang-kadang ada selisih, menurut mereka, kita surplus, menurut kita, kita defisit, ada sejumlah angka, ini bisa terjadi kalau ada barang keluar dari Indonesia tidak melalui pintu yang benar, atau ada penyimpangan,"terang Presiden.

Masalah terakhir, yang juga menjadi sorotan rapat kabinet ini adalah pertambangan minyak dan gas. Terutama juga sengketa lahan pertambangan antara perusahaan tambang dengan warga sekitar. Ia meminta semua pihak bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang berujung pada kekerasan.