Korupsi Era SBY Lebih Parah dari Masa Soeharto

“Pola-pola pembajakan APBN sudah didesain sejak awal, yaitu sejak masih di kementerian. Ini terjadi karena kementerian dipimpin kader-kader Parpol. Padahal kita tahu, problem terbesar Parpol adalah tidak mandiri dalam hal pendanaan. Itulah sebabnya Parpol menempatkan orang-orangnya di kementerian dan di Banggar sebagai para pemburu rente. Kasus Wisma Atlet menjadi contoh dan bukti nyata adanya pola-pola pembajakan APBN,” papar Dahlan.

Di tempat yang sama, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang menuding APBN yang disusun pemerintah dan DPR disusun untuk kepentingan elit.

“Kalau kita perhatikan komposisinya, APBN memang disusun untuk para elit di pemerintahan dan DPR. Pos-posnya jelas, sebagian besar untuk biaya birokrasi. Sedangkan proyek-proyeknya, bukan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab, jika untuk penguatan dan peningkatan kesejahteraan petani atau nelayan, misalnya, tidak ada cash back untuk bupati, walikota, kepala dinas dan DPR atau DPRD. Peran negara untuk mensejahterakan rakyat tidak ada. Rakyat harus berjuang mati-matian sendiri,” ungkap Sebastian.

Dikatakannya, praktek para koruptor itu pada umumnya melakukan mark up pada sisi pengeluaran. Tapi saat ini ada lagi cara baru yakni praktek mark down pada sisi penerimaan.