Korupsi Frekuensi, Direktur IM2 Terancam 20 Tahun Penjara
Senin, 14 Januari 2013 – 16:43 WIB

Korupsi Frekuensi, Direktur IM2 Terancam 20 Tahun Penjara
Perjanjian kerjasama ini diamandemen sebanyak tiga kali. Pertama pada 4 Juni 2007 yang ditandatangani Indar Atmanto dan Kaizad B Heerjee dan amandemen kedua pada 15 September 2008 oleh dua pihak yang sama. Amandemen ketiga pada 9 Juli 2010 yang ditandatangani terdakwa dengan Laszlo Barta sebagai Direktur dan CCO PT Indosat Tbk.
Adanya kerjasama yang erat antara PT IM2 dengan PT Indosat TBK dalam dua periode dengan Dirut yaitu Johnny Swandy Sjam dan Harry Sasongko, maka PT IM2 mendapatkan fasilitas untuk menggunakan voucher isi ulang milik PT Indosat Tbk untuk layanan internet prabayar IM2 sebagaimana dalam perjanjian kerjasama tersebut.
"Bahwa terdakwa selaku Dirut PT IM2 telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, akan tetapi dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang yang bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Permenkominfo Nomor 7/2006," papar JPU.
Jaksa juga mengungkap bahwa dalam menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz, IM2tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan pasal 4 Permenkominfo Nomor 7/2006. PT IM2 dan PT Indosat Tbk telah menggunakanpita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat yang bertentangan dengan pasal 30 PP Nomor 53/2000.
JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz melalui jaringan 3G/ High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Bernilai Rp 20,1 Miliar di Cirebon
- Hasil Audit, Sebegini Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 Dibatalkan Kelulusannya
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan