Korupsi Hambat Pembangunan Otda

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menegaskan, tujuan otonomi daerah tersendat karena pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah mandul. Padahal, otonomi daerah bertujuan mendekatkan pengambilan kebijakan dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan partisipasi mereka.

Makanya, cita-cita mewujudkan masyarakat sejahtera melalui praktik good and clean governance yang dilaksanakan pemerintah daerah menjadi sulit. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang bertujuan menciptakan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai kebutuhan masing-masing daerah selama ini hanya sekadar simbolik. “Tidak utuh,” tegas Laode.

Fenomena ini, lanjut Laode,  sungguh memprihatinkan karena penentuan alokasi anggaran belanja lebih banyak ditentukan secara kompromistik antara eksekutif dan legislatif di daerah. "Rakyat tidak mengetahui persis, mereka diikutkan hanya simbolik. Kasus seperti ini masih terjadi.”

Keadaan diperparah karena arahan vertikal dari instansi di pusat ke instansi daerah untuk

pelaksanaan program justru menciptakan kolaborasi konspiratif dengan pihak-pihak terkait di daerah. “Daerah menperoleh uang dengan uang, membeli uang untuk mendapatkan uang,” ujar Laode dalam diskusi publik “Desentralisasi Korupsi: Carut Marut Otonomi Daerah” kerjasama DPD dengan Pusat Kajian Anti-Korupsi (PuKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (26/11).