Korupsi Menular, KPK Fokus Korupsi Penerimaan Negara

KPK harus mulai memeroses kasus menyangkut penerimaan negara yang diindikasikan banyak terjadi kebocoran. "APBN bagus nggak? Itu harus dilihat. Perencanaan APBN juga harus ditata sedemikian baik, sebab bisa terjadi korupsi cukup besar disana. Reformasi birokrasi juga harus  ditata sedemikian rupa baik," ungkapnya.

Capim KPK lainnya, Abraham Samad, menegaskan, aspek pencegahan perlu dilakukan dengan memerbaiki sistem pengelolaan uang negara. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga finalisasi dan implementasinya. "KPK harus punya road map yang jelas. Selama ini KPK melakukan pemberantasan korupsi secara serampangan," katanya. Dia menegaskan, KPK harus bisa membedakan kasus besar dan kecil.

"Kalau road map jelas, maka pemberantasan korupsi bisa jelas," katanya. Lebih jauh dia mengatakan, ke depan harus fokus mau kemana KPK ini. "Fokus pada sektor penerimaan, pajak, royalti dalam bidang pertambangan. Ini dua sektor yang paling banyak kebocoran. Suka atau tidak suka KPK harus masuk ke wilayah ini," tambahnya.

"Tidak usah masuk korupsi kelas teri. Harus yang besar, yang memorak poranda ekonomi, merusak sistem sosial. Kalau KPK terjebak seperti sekarang pengembalian kerugian negara tidak bisa dicapai," katanya. KPK ditegaskan Abraham tidak  usah bergantung kepada institusi lain. "Ke depan bisa punya penyidik independen," ujarnya.