Korupsi Proyek Depo Balaraja Harus Diungkap

JAKARTA – Gerakan Indonesia Bersih (GIB) mencium gelagat tak beres antara Pertamina dengan PT Pandan Wangi Sekartadji (PWS) terkait proyek depo minyak Balaraja. Koordinator GIB, Adhie Massardi, menyatakan bahwa ada dugaan pembobolan keuangan negara terkait pembayaran ganti rugi tahap pertama sebesar USD 6,349 juta dari Pertamina kepada PT PWS.

Menurut Adhie, seharusnya Pertamina tidak perlu buru-buru membayar ganti rugi tersebut karena aset non-tanah berupa dokumen-dokumen, nilainya tidak setara dengan jumlah yang dibayarkan. Selain itu, Pertamina juga belum sepenuhnya bisa menguasai aset non-tanah itu.

"Pertamina tidak bisa menguasai aset tersebut karena masih ada permasalahan tentang pemegang sertifikat tanah proyek Depo Minyak Balaraja tersebut. Hingga saat ini sertifikatnya masih dikuasai oleh pengusaha Edward Soeryadjaya. Anehnya sertifikat yang masih disimpan itu dinyatakan hilang," kata Adhie melalui rilis ke JPNN, Selasa (2/10).

Sertifikat yang dinyatakan hilang adalah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 31. Selanjutnya dikeluarkanlah sertifikat HGU nomor 32 sebagai pengganti sertifikat yang diduga sengaja dihilangkan itu.