Korupsi Sapi, PNS Divonis 15 Bulan
jpnn.com - PADANG - Seorang PNS di Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabupaten Tanahdatar, Syafri M divonis penjara selama 15 bulan dan dipidana denda Rp 50 juta dengan subsider satu bulan penjara.
Syafri M terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan program pengembangan budi daya sapi perah.
Dalam putusan yang disampaikan hakim Pengadilan Tipikor Padang, kemarin (22/10) dijelaskan bahwa kasus ini terjadi tahun 2012. Saat itu tiga kelompok tani di Sumbar mendapat bantuan dana program pengembangan budidaya sapi perah masing-masing Rp 280 juta.
Salah satu kelompok tani tersebut yakni Keltan Mitra Umega di Tanjungbonai, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanahdatar.
Selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan, terdakwa memiliki kewajiban melakukan pembinaan teknis, baik dari segi manajemen dan pengembangan, menyampaikan laporan kegiatan, mengawasi pencairan serta penyaluran dana bantuan sapi perah untuk pengembangan usaha produktif.
Akan tetapi saat dana tersebut direalisasikan, terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan semestinya. Terdakwa tidak mengklarifikasi dan memverifikasi bukti pertanggungjawaban pengguna dana tahap sebelumnya yang digunakan untuk mencairkan dana tahap empat dan lima.
"Terdakwa tidak ada melakukan klarifikasi dan verifikasi, namun terdakwa mencairkan dana tahap selanjutnya. Hal ini telah memperkaya orang lain, Husman (DPO) yang merupakan ketua Keltan Mitra Umega," tegas hakim ketua Jamaluddin didampingi hakim Irwan Munir dan M Takdir.
Atas tindakan terdakwa ini, menurut majelis hakim telah membuat program pengembangan budidaya sapi perah di Tanjungbonai jadi terkendala. Perbuatan terdakwa ini telah melanggar pidana Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
PADANG - Seorang PNS di Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabupaten Tanahdatar, Syafri M divonis penjara selama 15 bulan dan dipidana denda Rp 50 juta
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
- Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB
- Puluhan Ribu Masyarakat Pekanbaru Penuhi Kampanye Akbar Agung-Markarius
- Banjir Merendam 2.014 Rumah di Kabupaten Bandung, 12.250 KK Terdampak