Korupsi Sektor Pendidikan Bikin Negara Tekor Rp 1,6 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat praktik korupsi di sektor pendidikan yang membuat negara merugi hingga Rp 1,6 triliun. Hal ini berdasarkan ratusan kasus yang diusut aparat penegak hukum sepanjang Januari 2016-September 2021.

Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan terdapat 240 kasus korupsi selama kurun waktu tersebut. Di mana dari pengusutan kasus itu terungkap peristiwa rasuah terjadi dalam rentang waktu 2017-2021 yang diduga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 1,6 triliun.

"Kerugian negara kami yakini jauh lebih besar. Sebab terdapat kasus yang hingga kajian ini disusun belum diketahui besaran kerugian negaranya," kata Dewi dalam siaran pers, Minggu (21/11).

Dewi menyatakan sektor pendidikan tak luput dari persoalan belanja tak sesuai kebutuhan prioritas, hingga korupsi. Akibatnya, upaya peningkatan pelayanan pendidikan terancam berjalan lamban dan penambahan anggaran tak banyak berdampak positif.

"Mengenai tren penindakan kasus korupsi yang dirilis setiap tahun menunjukkan korupsi sektor pendidikan konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh penegak hukum. Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester satu, sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan," kata Dewi.

Yang lebih parah, lanjut Dewi, performa pelayanan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata bermutu. Skor survei Program for International Student Assessment (PISA) pada 2018 lagi-lagi menempatkan Indonesia dalam peringkat belakang, yaitu 72 dari 77 negara.

Dewi mengutarakan beberapa masalah di sektor pendidikan juga menyumbang buruknya pelayanan edukasi di Indonesia. Di antaranya pengelolaan anggaran, kualitas tenaga pendidik, dan ketersediaan fasilitas belajar.

"Kami mengkaji lebih jauh program, pelaku, modus, dan faktor korupsi sektor pendidikan. Kajian ini penting untuk melihat pada aspek mana sektor pendidikan kita rentan dijadikan ladang korupsi," ucap Dewi.