Korupsi Simbol Kegagalan Reformasi

JAKARTA - Wakil Ketua MPR AM Fatwa berpendapat salah satu penyebab mandegnya pemberantasan korupsi  diakibatkan karena reformasi 1998 di Indonesia hanya memotong puncak kekuasaan politik, tanpa mengubah mekanisme sistem birokrasi. Fatwa mengakui, untuk mengubah mekanisme sistem birokrasi agar tidak lebih korup memang tidaklah mudah, dan bahkan juga akan ada perlawanan dari internal birokrasi itu sendiri.  “Oleh sebab itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia merupakan kunci menuju pemerintahan yang anti-korupsi,” kata politisi Partai PAN dalam seminar yang diselenggarakan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia di Gedung DPR, Rabu (10/12).

AM. Fatwa yang tampil sebagai pembicara bersama Ketua F-PG Priyo Budi Santoso, Deputy Pengawasan Menpan Gunawan Hadi Susilo, dan Irjen Depdagri Wijoyo, menambahkan, tindakan pemberantasan korupsi harus dilaksnakan dengan membenahi dan meningkatkan berbagai sektor birokrasi pelayanan publik di masyarakat.

“Diantaranya, perbaikan sistem rekruitmen dan penguatan nilai-nilai internal yang berkaitan dengan kode etik dan nilai-nilai kepantasan sekaligus kuantifikasi dari nilai-nilai tersebut agar proses evaluasi lebih mudah,” ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Sementara Hadi Susilo, menitik-beratkan pemberantasan korupsi dengan mengedepankan program dalam sistem penghukuman dan pencegahan yang meliputi enam aspek. Masing-masing, melaksanakan pendidikan integritas dan anti-korupsi, menyempurnakan sistem hukum anti korupsi, memperkuat pengawasan, melakukan reformasi berkaitan dengan sistem, institusi, dan mekanisme, serta memperbaiki praktik-praktik yang merusak perhatian masyarakat, dan mempertahankan momentum yang kuat terhadap pemberantasan korupsi.