Korupsi Terus Berjalan, Pengawas Internal Harus Diberdayakan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengungkapkan, salah satu kelemahan lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia adalah lemahnya kinerja satuan pengawasan internal. Buktinya, meski setiap instansi memiliki satuan pengawas internal namun korupsi masih marak terjadi.

"Apalagi di badan-badan lainnya yang tidak memiliki satuan pengawas internal. Penyelewengan keuangan ya makin parah saja," ujar Hajriyanto kepada wartawan, Rabu (14/8).

Hajri -sapaan Hajriyanto- menyampaikan hal itu, menanggapi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini. Karenanya politikus Partai Golkar itu berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu membina satuan-satuan pengawas internal dalam hal pencegahan korupsi. Sebab, korupsi sudah menjadi semacam fenomena yang seakan tidak berkesudahan.

"Bagaimana tidak, satu koruptor ditangkap muncul lima koruptor lain. Sepuluh koruptor baru ditahan, lahir 100 koruptor baru lagi di tempat lain. Proses kaderisasi dan regenerasi korupsi berjalan secara sangat lancar," ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu menambahkan, saat ini sudah terjadi proses pembeliaan dan pengembangbiakan korupsi secara masif. Karenanya, tidak ada pilihan lain kecuali memberdayakan satuan-satuan pengawas internal yang bertugas melakukan pengawasan secara ketat sejak dini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Jangan sampai korupsi baru terungkap setelah terjadi kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Akhirnya susah sekali mengembalikan kerugian keuangan negara itu karena hasil korupsinya sudah dilarikan ke mana-mana," ujar Hajriyanto.

Dijelaskannya, satuan pengawas internal harus berhasil mencegah terjadinya korupsi sejak dini ketika kerugian keuangan negara belum terlanjur terjadi. "Jika satuan pengawas internal tidak mampu mencegah korupsi, ya dibubarkan saja sekalian," katanya. (gil/jpnn)