Korupsi, Tiga Miliar Dolar AS Digunakan untuk Beli Mobil, Perjalanan dan Kantor Baru

jpnn.com - TIONGKOK - Penyidik Tiongkok menemukan seperempat uang yang dikumpulkan dari acara lotere yang diadakan oleh negara dalam dua tahun terakhir disalahgunakan. Hampir tiga miliar dolar AS digelapkan dan digunakan untuk membeli mobil, perjalanan, atau membeli kantor baru.
Situs bbc.com melansir, tindak korupsi ditemukan usai dilakukan audit menyeluruh pada lotere tersebut. Selanjutnya, sejumlah uang yang digelapkan dapat dikembalikan.
Perjudian adalah hal yang ilegal di Tiongkok. Larangan itu juga berlaku untuk kegiatan lotere meski ada sedikit anggapan berbeda akan hal itu.
Penyidikan oleh auditor negara memfokuskan pada dana lotere antara tahun 2012-2014. Penyidikan itu menjangkau 18 provinsi.
Penyalahgunaan terburuk yang ditemukan adalah di 32 toko penjualan lotere dimana dana yang terkumpul sebesar 500 juta dollar AS digunakan untuk membangun pusat pelatihan dan hotel.
Laporan audit tidak secara spesifik menyebutkan apakah ada pejabat yang dihukum karena penyalahgunaan ini. Dalam laporan disebutkan, pejabat tersebut hanya 'disalahkan'.
Lotere sangat populer di negeri Tirai Bambu karena pertumbuhan kelas menengah di negara itu. Aktivitas ini menghasilkan 2 triliun yuan atau setara 320 miliar dolar AS sejak diluncurkan pada 1987.
Tingginya minat pada lotere membuat Tiongkok diprediksi akan menjadi pasar lotere terbesar di dunia pada tahun depan mengalahkan Amerika Serikat.
TIONGKOK - Penyidik Tiongkok menemukan seperempat uang yang dikumpulkan dari acara lotere yang diadakan oleh negara dalam dua tahun terakhir disalahgunakan.
- Waka MPR Hidayat Nur Wahid: Netanyahu Lebih Pantas Ditangkap ICC Dibandingkan Duterte
- Bantah Israel, Trump Menjamin Warga Palestina Tak Akan Diusir dari Gaza
- Blokade Israel Memperburuk Situasi Kemanusiaan di Jalur Gaza
- Menlu China Minta Warga Jepang Setop Dukung Taiwan, Ungkit Dosa Era Perang Dunia II
- Pegawai Bandara Mogok Kerja, 3.400 Penerbangan Dibatalkan
- Menlu China Tolak Usulan Trump soal Gaza