Koruptor Harus Dibunuh

Ketiga, sistem mekanisme keuangan, budgettingnya. Budget diketok dalam rapat Januari, tapi baru keluar Agustus, September. Makanya pegawai negeri, kalau bulan Desember pasti ada saja kegiatan seminar, loka karya, bepergian. Jadi gimana Indonesia ini. Kalau Januari, yang uangnya juga dikeluarkan Januari, jadi ada waktu membelanjakan uang untuk pembangunan.

Lalu, yang sifatnya sosial seperti pembangunan rumah ibadah dan bantuan anak yatim piatu jangan biarkan berkeliaran mendapat dana dengan proposal. Harus diatur dengan dana khusus di Kementerian Sosial. Ini kan berat jadi menteri, kalau ada yang ngajuin proposal seperti ini, kalau ditolak, di demo. Kasihan pegawai negeri yang benar zaman sekarang, menghadapi situasi begini tertentu. Kalau ada proyek, kan ada tender, harus memilih salah satu kan, nah kepala dinasnya diancam segala macam, ujungnya minta fee. Kepala dinasnya kalau enggak didemo terus, kalau dia lakukan, dia mark up. Kalau tidak teliti, nasib sial. Serba salah, sistem seperti ini.

Kalau soal budget kan di pemerintah, sekarang DPR, tapi oknum DPRnya yang korupsi. Karena merekanya yang nentuin anggaran, jadi bisa ngelobi. Bagaimana bisa bersih. Bubarkan saja DPR yang begitu.

Keempat ya pengawasan dan sikap dari atas, presiden dan wapresnya. Harus jadi teladan. Kalau dia enggak bisa jadi teladan, ya korupsi makin parah. Karena bos kita begitu. Ngomong, semua harus suci tapi korupsi juga, ya pada ngikutin semua. Enggak selesai-selesai korupsinya.