Korut Makin Getol Tes Rudal, China Malah Minta PBB Ringankan Sanksi
Para diplomat pada Senin mengatakan bahwa kedua negara belum menggelar pembicaraan apapun tentang draf resolusi yang baru.
Sebuah resolusi di DK-PBB memerlukan sembilan suara mendukung dan tanpa veto dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, dan China agar bisa disahkan.
Misi Rusia dan China di PBB belum menanggapi permintaan untuk berkomentar tentang draf itu, yang disebut telah beredar di kalangan anggota DK-PBB pada Jumat.
"Selalu jadi kehendak China bahwa kita juga harus mengatasi dimensi kemanusiaan yang disebabkan oleh sanksi dari Dewan Keamanan," kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Juni bulan lalu.
Dia menambahkan bahwa draf resolusi 2019 "masih menjadi pilihan".
Juru bicara misi AS di PBB mengatakan semua anggota PBB harus fokus menghadapi mereka yang melanggar sanksi.
Menurutnya, Dewan Keamanan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap mengubah, menangguhkan, atau mencabut sanksi sesuai kepatuhan Korut.
"Namun DPRK belum mengambil langkah untuk mematuhi permintaan Dewan Keamanan terkait program rudal nuklir dan balistiknya yang dilarang," katanya.
China dan Rusia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara.
- Forum Pemuda Indonesia-China: Generasi Muda Jadi Jembatan Kerja Sama
- Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Ganda Campuran China dan Malaysia Saling Sikut
- Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan soal Nasib Ekonomi Indonesia pada 2025
- Pengamat Nilai Kritik 'The Economist' kepada Prabowo Tak Sesuai Kenyataan
- 'Trump Effect' Bisa jadi Peluang Besar bagi Indonesia, Asalkan
- ICIIS 2024 Sukses, Shan Hai Map Optimistis Iklim Investasi Indonesia Makin Baik