Korwil Honorer K2: Gagalkan Saja PPPK Itu, Enggak Sesuai Roh Perjuangan!

jpnn.com, JAKARTA - Panjangnya proses pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap pertama ditanggapi sinis oleh Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono.

Eko yang sejak awal gencar menolak PPPK menilai itu risikonya kalau tidak konsisten dengan perjuangan.

Sejak awal, sambung Eko, roh perjuangan PHK2I adalah PNS, bukan PPPK. Kalau mau jadi PPPK sudah sejak awal diterima tanpa harus berdarah-darah berjuang, sampai tidur di jalanan berhari-hari demi mendapatkan regulasi diangkat PNS.

"Gagalkan saja PPPK itu. Itu pengingkaran perjuangan. Enggak sesuai dengan roh perjuangan PHK2I," tegas Eko kepada JPNN.com, Kamis (5/11).

Dia mengungkapkan, alasannya tetap konsisten berjuang demi status PNS karena tahu kedudukan PPPK lemah. Kalau jalan menuju PNS sudah tertutup rapat, dia menyerahkan keputusan kepada anggotanya ikut tes PPPK atau tidak.

Namun, sebelum ikut tes PPPK, harus ada perjanjian dengan pemerintah semua honorer K2 lintas instansi diangkut. Bukan hanya tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh. 

"PHK2I itu mewadahi semua profesi di instansi pemerintah. Bukan hanya tiga formasi itu. Mestinya kan ketum PHK2I ingat itu, bisa saja ikut tes PPPK tetapi ada syaratnya. Semuanya diakomodir dan bukan malah selamatkan diri sendiri," kritiknya.

Honorer K2 tenaga kependidikan di Surabaya ini menambahkan, bargaining position mereka jadi lemah karena sebagian sudah pilih ikut tes PPPK.