Kosgoro 1957 Deklarasikan Airlangga Hartarto Sebagai Calon Presiden 2024
jpnn.com, CIREBON - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono mendeklarasikan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomiann Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) 2024.
"Kosgoro 1957 mendesak Partai Golkar untuk segera mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai kader terbaik Partai Golkar menjadi calon presiden pada Pemilu 2024," kata Agung Laksono di Cirebon Minggu (7/3).
Agung Laksono yang juga mantan ketua DPR RI ini juga meminta Airlangga Hartarto yang merupakan kader terbaik Partai Golkar agar siap menjadi capres 2024.
“Mas Airlangga harus bersedia dan siap menjadi capres pada Pemilihan Presiden 2024,” ungkap Agung.
Oleh karena itu, Agung Laksono juga meminta seluruh kader Kosgoro 1957 agar menyosialisasikan Airlangga Hartarto sebagai capres kepada rakyat.
"Bukan hanya sosialisasi dalam bentuk baliho spanduk, billboard tetapi juga menjelaskan prestasi dari Mas Airlangga," ujarnya pula.
Hal yang sama disampaikan Ketua Penyelenggara Mubes IV Kosgoro 1957 Dave Laksono yang mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai capres 2024 dari Partai Golkar.
Menurut Dave, Kosgoro 1957 mendukung penuh pencalonan Airlangga Hartarto sebagai capres, karena prestasi sebagai ketua umum Partai Golkar dan juga menteri di pemerintahan saat ini.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Kosgoro 1957 1957 Agung Laksono meminta Airlangga Hartarto yang merupakan kader terbaik Partai Golkar agar siap menjadi capres 2024.
- Agus Widjajanto Sebut Ada Dorongan agar Mbak Tutut Kembali Bergabung ke Partai Golkar
- Kinerja Ekonomi Nasional Tangguh, Inflasi Terkendali & PMI Manufaktur Ekspansif Lagi
- Menko Airlangga Ungkap Program Belanja Murah Akhir Tahun Cetak Transaksi Rp 71,5 Triliun
- Nilai Transaksi di Program EPIC Sale Mencapai Rp 14,9 Triliun
- Transaksi Program BINA Diskon 2024 Tembus Rp 25,4 Triliun, Ini Harapan Menko Airlangga
- Agung Laksono Desak Mediasi untuk Akhiri Konflik di PMI