Kotak Suara Dibuka, Formulir C1 Diserahkan ke KPU
jpnn.com - UNGARAN - Permasalahan pleno perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Semarang, kembali diangkat dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
KPU Kabupaten Semarang melakukan rapat pleno pembukaan kotak pilpres untuk mempersiapkan sengketa pilpres di MK.
Permasalahan yang diangkat ini merupakan permasalahan di TPS 1 Desa Lerep Kabupaten Semarang, yang didalam form C1 terdapat tanda coretan tanpa paraf. Coretan awal tertulis 205 yang diubah menjadi 204 dalam kolom Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Permasalahan ini telah diangkat secara beerjenjang, dari tingkat desa higga pleno perhitungan tingkat kabupaten. Kemudian muncul menjadi salah satu permasalahan dalam butir sengketa yang diajukan kubu nomor satu di MK," kata Ketua KPU Guntur Suhawan saat usai rapat pleno.
Menurut Guntur, jumlah pemilih yang terdaftar di DPT memang sejumlah 204 dan 1 orang pemilih menggunakan KTP. Pada awalnya ditulis 205 dalam kolom DPT, kemudian dikoreksi menjadi 204 atas sepengetahuan saksi dua belah pihak yang hadir pada saat itu.
"Pengguna suara dalam DPT sejumlah 204, sementara pemilih menggunakan KTP satu orang. Namun pada awalnya ditulis sejumlah 205 dalam kolom DPT dan pemilih menggunakan KTP. Kemudian kolom DPT dikoreksi menjadi 204," jelasnya.
Selama dalam rapat ini, para anggota KPU dengan disaksikan oleh para saksi, melakukan pembukaan kembali kotak suara pilpres TPS 1 Desa Lerep. Mengambil form C1 dan untuk kemudian dikirimkan ke KPU Pusat sebagai alat bukti sengketa pilpres di MK. (dni)
UNGARAN - Permasalahan pleno perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Semarang, kembali diangkat dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran
- Gubernur Jabar Terpilih Dedi Tak Akan Bentuk Tim Transisi Jelang Kepemimpinannya
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan