Kowani Kawal Penyelesaian MoU PMI Sektor Domestik di Brunei

"Saat ini, kasus yang mereka hadapi masih dibantu penyelesaiannya oleh KBRI Bandar Seri Begawan. Kasus yang mereka hadapi antara lain pelecehan seksual oleh majikan, overstay, kekerasan fisik/pemukulan, gaji tidak dibayar hingga bertahun-tahun, dan sebagainya," kata Giwo dalam pernyataan itu.

Sepanjang 2022, sebanyak 510 kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh PMI diadukan dan dikonsultasikan ke KBRI Bandar Seri Begawan. Tiga permasalahan utama yang dilaporkan yakni tidak tahan bekerja (49 persen), perjanjian kerja tidak sesuai dengan kenyataan (36,9 persen), dan persoalan gaji (4,6 persen).

Di tahun itu juga, KBRI Bandar Seri Begawan berhasil memperjuangkan hak-hak finansial PMI yang meliputi persoalan gaji tidak dibayar, kompensasi dan klaim asuransi sebesar Rp2,4 miliar.

Dubes RI menjelaskan bahwa KBRI Bandar Seri Begawan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan dan pelindungan PMI.

Khususnya bagi calon PMI perempuan, kata dia, hendaknya perlu benar-benar memeriksa apakah keberangkatannya sudah sesuai prosedur.

"Bilamana ditawarkan menjadi asisten rumah tangga, dapat dipastikan ilegal karena masih dilarang sesuai SK Dirjen Binapenta dan PPK - Kemenaker RI pada 2022,” kata Sujatmiko.

Delegasi Kowani berada di Brunei Darussalam hingga Sabtu (7/1) dalam rangka menghadiri kegiatan ASEAN Confederation of Women’s Organization (ACWO), yakni 20th ACWO Biennial General Assembly dan Conference 2020, di Bandar Seri Begawan.

Delegasi itu dipimpin langsung Ketua Umum Kowani, didampingi Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Tantri Dyah Kiranadewi dan pengurus bidang Hubungan Luar Negeri Irma Purbawati Wisnandar. (ant/dil/jpnn)