KPA: Kapolri dan Kapolda Harus Bertanggung Jawab
Kamis, 15 Desember 2011 – 12:48 WIB

KPA: Kapolri dan Kapolda Harus Bertanggung Jawab
JAKARTA - Deputi Sekertaris Jendral Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA), Iwan Nurdin mengatakan, sengketa lahan antara warga Megaupak dengan perusahaan di wilayah Mesuji, perbatasan antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan sudah terjadi sejak tahun 2001 hingga sekarang.
"Itu konflik lama dan kita mengutuk keras hal itu, apalagi adanya keterlibatan aparat," kata Iwan kepada JPNN, Kamis (15/12).
Dikatakan, warga Megaupak merupakan gabungan warga Mesuji, Lampung dan Mesuji, Sungai Sodong, OKI, Sumsel yang telah lama menetap dan tinggal di wilayah tersebut sebelum berdirinya perusahaan-perusahaan perkebunan di sana. "Mereka satu marga, tapi berada di dua provinsi yang berbeda," ujar Iwan.
Terkait rekaman video pembantaian dan penggusuran rumah warga yang diputar di ruang rapat pimpinan Komisi III DPR, kata Iwan, hal itu menunjukan bukti kebiadaban aparat terhadap warga petani. Menurutnya, video yang mempertontonkan pemenggalan kepala warga terjadi di Sungai Sodong, Sumsel. Sementara, gambar perusakan rumah diambil di wilayah register 45, Mesuji, Lampung.
JAKARTA - Deputi Sekertaris Jendral Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA), Iwan Nurdin mengatakan, sengketa lahan antara warga Megaupak dengan perusahaan
BERITA TERKAIT
- Fraksi PDIP di DPR akan Mengawal Sidang Hasto Kristiyanto
- Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Mundur, Pemprov Jateng Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat
- Seusai Digeledah KPK, Kantor Pusat Bank BJB di Bandung Dijaga Ketat Petugas Keamanan
- Gubernur Jateng Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat, Mulai Siapkan Lahan
- Edi Hasibuan Sebut Perilaku Mantan Kapolres Ngada Memalukan Institusi Polri
- 4 Sekolah Rakyat Dibangun di Jateng, Dana & Guru Disiapkan Pemerintah Pusat