KPA Sudah Tagih Janji ke SBY

JAKARTA -- Konsorsium untuk Pembaruan Agraria (KPA) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merealisasikan janjinya menyangkut Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).  Sekjen KPA Idham Arsyad mengatakan, SBY mempunyai hutang besar kepada kaum petani miskin di Indonesia. Sebab, sejak Januari 2007 SBY telah mencanangkan Pembaruan Agraria yang disebut pertanahan untuk rakyat atau PPAN.

"Namun, kabinetnya tidak pernah bisa menerjemahkan dan merealisasikan janji tersebut. Bahkan, dibelokkan sekedar menjadi sertifikasi murah bagi rakyat yang di BPN dikenal dengan nama program Larasita," ujar Idham dalam keterangan persnya yang diterima JPNN, Selasa (14/7). Padahal, lanjutnya, sertifikasi tanah kecil hanya mendorong rakyat menjual tanah kecil itu kepada orang-orang kaya. Kedua, sertifikasi ditengah ketimpangan agraria semakin mengukuhkan ketimpangan tersebut dalam bingkai hukum pertanahan.

"Jadi agenda utama SBY kedepan adalah meluruskan dan kemudian menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional yang dijanjikan," ujarnya. Dia menjelaskan, sebenarnya masih sangat tersedia lahan untuk dibagi-bagikan ke rakyat miskin. Selama ini, peruntukan tanah lebih banyak digunakan untuk perusahaan besar perkebunan dan kehutanan.ketimbang untuk rakyat.

Wilayah  hutan juga lebih banyak  diutamakan untuk investor besar tanpa ada kewajiban melibatkan masyarakat dalam kepemilikan usaha selain menjadikan mereka menjadi  buruh. Per-Desember 2003 terdapat 267 unit perusahaan yang memperoleh HPH dengan luas areal ± 27.797.463 Ha. Tahun  2004  Badan Planologi Kehutanan mengungkapkan bahwa kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk dijadikan areal perkebunan seluas 4,682 juta hektar kepada 503 unit usaha.