KPA Sudah Tagih Janji ke SBY

"Jadi kekayaan agraria kita tidak pernah diabdikan untuk kepentingan rakyat banyak. Meskipun demikian, BPN mengungkapkan bahwa masih  terdapat 1.5 juta hektar lahan objek landreform, 650.000 hektar lahan terlantar dan sekitar  7.1 juta lahan hutan produksi yang dapat diberikan kepada rakyat. Itu kalau pemerintah mau melakukan redistribusi tanah tanpa melakukan perombakan struktur agraria yang sekarang timpang dan didominasi perusahaan. Jadi sekedar menghentikan peruntukan tanah untuk perusahaan dan diarahkan untuk rakyat," bebernya.

Dia berharap, kedepan yang juga harus dilakukan pemerintah adalah meninjau ulang kepemilikan mahaluas perusahaan-perusahaan, dengan mewajibkan dalam kepemilikan tersebut saham kepemilikan bagi organisasi rakyat atau desa.(sam/JPNN)