KPAI Awasi Sekolah yang Diduga Gudang Narkoba

KPAI mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta bekerja sama dengan BNN untuk melakukan test urine kepada seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, mahasiswa, sampai guru, karyawan, satpam dan pengurus yayasan.

“Kalau Kasudin Jakarta Barat memerintahkan sekolah membiayai test urine, maka bisa jadi tidak semua orang dites urine—sehingga tidak bisa dideteksi secara lengkap dan utuh. Mungkin saja sekolah tidak memiliki anggaran untuk membiayai ribuan orang yang akan dites urine, mengingat Yayasan Pendidikan AK ini memiliki siswa dan mahasiswa ribuan orang," tuturnya.

KPAI juga menyoroti dualisme pengelolaan pendidikan di dalam sekolah AK yang sejak 2011 menimbulkan konflik terus menerus, padahal sebenarnya akar masalahnya terang benderang.

Lembaga tersebut mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan pintu masuk kasus ditemukannya 355 gram sabu-sabu, hampir 8 ribu butir psikotropika golongan IV dan obat-obatan daftar G.

Jika ada keterlibatan pihak sekolah dan salah satu pihak dari dua yayasan (YP AK dan YP Amanah AK), maka Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta wajib menindak tegas sekolah dan yayasan.

Mulai dari sanksi administrasi sampai ancaman pencabutan izin sekolah, tentu saja dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak didik. (esy/jpnn)