KPAI Harapkan Capres Peduli Perlindungan Anak

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mencermati visi dan misi para calon presiden maupun wakil presiden tentang perlindungan anak. Menurutnya, publik perlu tahu tentang konsep pasangan capres tentang upaya melindungi anak Indonesia dari berbagai tindak kekerasan termasuk yang bersifat seksual.
"Jangan terkesima dengan hasil survei tentang pasangan capres dan cawapres. Visi mereka terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sangat penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa anaknya tumbuh dan berkembang tanpa tindak kekerasan dan pelecehan seksual," kata Ni'am dalam diskusi di DPR RI, Senin (19/5).
Menurut Ni’am, jika ada di antara pasangan capres-cawapres tidak bicara mengenai isu perlindungan dan pendidikan anak maka berarti pemerintahan mendatang akan membiarkan anak-anak Indonesia hidup dalam ancaman kekerasan. Bahkan KPAI mencatat potensi pembiaran tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak semakin tinggi.
KPAI pun khawatir proses regenerasi dalam 40 tahun ke depan akan terancam secara kualitas. Padahal, lanjut Ni’am, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerbitkan instruksi presiden (inpres) tentang perlindungan anak Indonesia sebagai respon atas maraknya berbagai tindak kekerasan terhadap anak.
"KPAI dan jutaan orang tua di negeri menunggu, bagaimana para capres-cawapres menerjemahkan legalitas proteksi anak Indonesia yang sudah diterbitkan Presiden RI. Apa pikirannya untuk menghentikan tindak kekerasan pada anak," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mencermati visi dan misi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tes PPPK Tahap 2 Dimulai, 863.993 Honorer Bersaing Ketat, Cek Kuotanya
- Sahroni Minta Polisi Tangkap Pihak yang Ingin Menghancurkan Citra Kejagung
- Sespimmen Menghadap ke Solo, Pengamat: Upaya Buat Jokowi Jadi Pusat Perhatian Publik
- Wasekjen MUI Berharap Hakim Penerima Suap Rp 60 M Dihukum Mati
- Kemenkes Mengimbau Masyarakat Bersinergi Melawan Hoaks soal Imunisasi
- Kemenag Dorong Wakaf Hijau Jadi Gerakan Nasional Pelestarian Lingkungan