KPAK Minta Elite Politik Tak Mencemari Pemilu 2024 dengan Praktik Korupsi

jpnn.com, BOGOR - Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK) mengingatkan para tokoh politik tidak mencemari pelaksanaan Pemilu 2024 dengan praktik-praktik korupsi.
Menurut juru bicara KPAK Hendrik Sugara, pemilu penting dijaga untuk berjalan dengan baik, demi menghasilkan para pemimpin yang benar-benar mampu membawa Indonesia menjadi makin baik.
"Kami dari KPAK meminta semua pihak terutama penyelenggara negara untuk menjauhi praktek dan perilaku korupsi,” ujar Hendrik di sela-sela deklarasi KPAK yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5).
Hendrik lebih lanjut menyatakan pihaknya mendukung langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya adalah mengundang para elite parpol.
“Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK) mendukung KPK dan aparat penegak hukum lain untuk terus bersama rakyat membebaskan Indonesia dari kejahatan korupsi,” ucapnya.
KPAK juga mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung upaya lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi di Indonesia, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan rakyat menjadi makmur sejahtera.
“Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK) meminta para elite negeri, elite partai politik untuk menjauhkan praktik dan perilaku korupsi dalam Pemilu 2024,” katanya.
KPAK terbentuk karena kegelisahan akan korupsi yang seperti tidak ada habisnya di Indonesia.
KPAK meminta para elite partai politik tak mencemari Pemilu 2024 dengan praktik korupsi, begini alasannya.
- 5 Berita Terpopuler: Kecaman Muncul, Panselda Diminta Selamatkan Honorer TMS, Tessa Bilang Begini
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto
- Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Kritik Efriza Menohok Banget