KPCP: Makin Tampak DPR Ingin Lumpuhkan KPK

Ia menegaskan, tercatat beberapa politisi dari berbagai partai politik dicokok oleh KPK. Pun demikian,  Badan Anggaran (Banggar) yang disinyalir sebagai episentrum korupsi di DPR pun tidak luput dari pengawasan dan aksi KPK.

"Sehingga politisi korup di DPR merasa terganggu dan melakukan upaya serangan balik menggunakan dua fungsinya yaitu penganggaran dan legislasi," kata Ronald.

Dia menjelaskan, anggaran pembangunan gedung KPK sebetulnya telah disetujui oleh DPR dan pemerintah melalui APBN 2012 dengan nilai Rp72,8 milyar atau sekitar 4,7 persen dari seluruh usulan gedung baru untuk lembaga yudikatif yang ada.

Namun dalam prakteknya, kata dia, DPR justru berupaya menghalang-halangi pencairan anggaran untuk membangun gedung tersebut. DPR menyatakan bahwa anggaran KPK diberi tanda bintang sehingga tidak bisa digunakan.