KPI Minta Tayangan Quick Count Dihentikan
jpnn.com - JAKARTA - Lembaga penyiaran diminta menghentikan tayangan quick count (hitung cepat), klaim kemenangan dan ucapan selamat terhadap capres-cawapres. Alasannya, lembaga penyiaran tidak tepat menyiarkan hasil pilpres yang diperoleh selain dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Judhariksawan, menyikapi efek negatif dari penayangan hitung cepat yang dia nilai telah membingungkan masyarakat.
"Lembaga penyiaran wajib menyiarkan data yang akurat ke masyarakat agar tidak terjadi penyesatan informasi," kata Judhariksawan, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (11/7).
Penayangan hitung cepat secara terus-menerus dan berlebihan lanjutnya, menggiring opini masyarakat tentang hasil pemilihan presiden dan itu berpotensi munculnya suasana tidak kondusif.
Dia jelaskan, real count merupakan kewenangan penuh dari KPU. "Hitung cepat yang berasal dari lembaga-lembaga survei saat ini, mempertontonkan perbedaan yang signifikan dan perlu diuji kebenarannya," ujar Judhariksawan.
Selain itu lanjutnya, KPI juga menilai tayangan klaim kemenangan sepihak dari capres-cawapres dan penyampaian ucapan selamat, merupakan penyesatan informasi.
"Seolah-olah penghitungan suara pilpres telah selesai dan Indonesia sudah memiliki presiden baru," tegasnya.
Terakhir dikatakannya, KPI terpaksa mengeluarkan pernyataan penghentian penayangan hitung cepat, real count, klaim kemenangan dan ucapan selamat terhadap pasangan capres-cawapres dengan pertimbangan kepentingan publik dan menjaga keutuhan nasional. (fas/jpnn)
JAKARTA - Lembaga penyiaran diminta menghentikan tayangan quick count (hitung cepat), klaim kemenangan dan ucapan selamat terhadap capres-cawapres.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Yandri Susanto Puji Langkah Menteri AHY dalam Memberantas Mafia Tanah di Indonesia
- Ruang Arsip Kantor Sudin Kesehatan Jakpus Terbakar
- 5 Rayuan Ketua KPU Agar Cindra Mau Berhubungan Badan
- Ini Momen Pertama Hasyim Asyari Bertemu dengan Cindra Aditi
- Dino P. Djalal: Hanya 29 Persen Orang Indonesia Memiliki Pengetahuan tentang Perubahan Iklim
- Kronologi Kasus Asusila Ketua KPU Hasyim dan Mbak CAT Diungkap DKPP, Ada Panggilan Sayang